DPRD Pati Dukung Terobosan PAD Perikanan, Asal Tak Bebani Masyarakat

PATI, mbjateng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendorong adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan. Harapan tersebut disampaikan kepada Komisi B DPRD Pati dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar untuk penyusunan rencana kerja tahun 2027, Jumat (13/3/2026).

Dorongan tersebut muncul setelah pendapatan dari sektor perikanan mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi sejak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pati tidak lagi sebesar sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak bisa serta-merta mencari sumber tambahan PAD tanpa dasar hukum yang jelas.

Ia menjelaskan, potensi pendapatan dari sektor perikanan sebenarnya masih ada, seperti dari pungutan bea masuk hasil perikanan tangkap maupun komoditas garam. Namun, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Komisi sangat mendukung karena itu terobosan untuk menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Itu bagus, tetapi harus ada landasan yang pas. Kita akan konsultasi dengan pusat atau bagaimana,” ujar Muslihan.

Menurutnya, langkah koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah tetap dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di sektor perikanan.

(ADV)