Kondisi Jalan dan Tanggul Rusak Jadi Perhatian Serius DPRD Pati

PATI – Kondisi sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pati mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto. Menurutnya, perbaikan jalan, jembatan, hingga tanggul tidak boleh terhambat karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.

Joni mengatakan, meskipun saat ini Pemerintah Kabupaten Pati tengah menjalani proses asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembangunan yang bersifat mendesak tetap harus menjadi prioritas. Ia menilai proses pendampingan justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pembangunan, bukan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Infrastruktur yang rusak harus segera ditangani sesuai tingkat urgensinya dengan tetap mematuhi seluruh mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Joni Kurnianto.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas terhadap proyek-proyek yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, ruas jalan yang rusak berat, jembatan yang mengganggu akses warga, maupun tanggul yang berpotensi memicu banjir harus menjadi fokus utama agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Joni juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat proses administrasi sehingga pekerjaan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami ingin setiap proyek berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendampingan dari KPK harus menjadi momentum untuk menghadirkan pembangunan yang bersih sekaligus tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Komisi C DPRD Kabupaten Pati, lanjut Joni, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait mampu mempercepat perbaikan fasilitas publik sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target.

(ADV)