Bedah Data Rapat Kerja, DPRD Pati Temukan Pos Operasional Vital Disdukcapil Kekurangan Dana

PATI – DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pasalnya, keterbatasan anggaran dinilai berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suharmanto, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang harus tetap berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kebutuhan operasional Disdukcapil perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan maupun penyesuaian anggaran daerah.

“Pelayanan administrasi kependudukan menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, dukungan anggaran harus dipastikan memadai agar pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak menghambat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan,” ujar Suharmanto.

Ia menjelaskan bahwa operasional Disdukcapil bergantung pada berbagai sarana pendukung, mulai dari perangkat teknologi informasi, jaringan, hingga peralatan pencetakan dokumen kependudukan. Menurutnya, seluruh komponen tersebut memerlukan pemeliharaan secara berkala agar pelayanan tetap optimal.

Suharmanto menilai pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan operasional Disdukcapil tidak terganggu akibat keterbatasan anggaran. Sebab, gangguan terhadap pelayanan administrasi kependudukan akan berdampak pada berbagai urusan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.

“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu karena keterbatasan anggaran operasional. Layanan administrasi kependudukan harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia juga mendorong agar perangkat daerah terkait melakukan pemetaan kebutuhan anggaran secara rinci sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan skala prioritas pembiayaan. Dengan demikian, setiap kebutuhan yang bersifat mendesak dapat segera dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku.

Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Suharmanto, akan terus mengawal pembahasan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis agar pelayanan Disdukcapil tetap berlangsung maksimal dan masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan berkualitas.

(ADV)