Hardi: Semua Proses Pergantian Jabatan Harus Sesuai Aturan

PATI – Isu mengenai perubahan kepemimpinan di RSUD RAA Soewondo Pati terus menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Pati mengingatkan bahwa setiap proses pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku agar memiliki kepastian hukum dan tidak memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, mengatakan informasi mengenai pergantian pejabat sebaiknya tidak hanya beredar melalui kabar yang belum terkonfirmasi. Menurutnya, proses administrasi yang sah harus menjadi dasar dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Setiap perubahan jabatan di lingkungan pemerintah memiliki prosedur yang jelas. Selama mekanisme administrasi belum selesai, semua pihak sebaiknya menunggu penjelasan resmi agar tidak muncul kesimpulan yang keliru,” ujarnya.

Hardi menegaskan DPRD menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit milik pemerintah. Namun, ia berharap setiap proses yang berkaitan dengan jabatan strategis dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepastian administrasi sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian, baik di lingkungan internal rumah sakit maupun di tengah masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayanan RSUD RAA Soewondo.

“Yang perlu dijaga adalah stabilitas pelayanan kesehatan. Jangan sampai isu yang belum memiliki kepastian justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD akan memudahkan penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan demikian, berbagai spekulasi yang berkembang dapat diminimalkan.

“Kami berharap apabila memang ada keputusan terkait kepemimpinan RSUD Soewondo, seluruh prosesnya dilakukan sesuai aturan dan disampaikan secara resmi kepada publik. Transparansi administrasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa terganggu isu yang berkembang,” pungkas Hardi.

(ADV)