Sahkan Raperda LPj APBD 2025, Fraksi PDIP Pati Tekankan Pentingnya Realisasi Catatan DPRD

PATI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati secara resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kendati demikian, persetujuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan diiringi dengan penekanan kuat pada realisasi poin-poin evaluasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati, Suyono, dalam agenda rapat paripurna menyampaikan bahwa persetujuan yang diberikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi berkala legislatif terhadap kinerja penyerapan anggaran pemerintah daerah.

“Persetujuan atas LPj APBD 2025 ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional kami. Namun, kami tegaskan bahwa setiap poin catatan serta rekomendasi yang telah disusun oleh legislatif wajib direalisasikan secara nyata dalam program kerja mendatang,” kata Suyono.

Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi komprehensif telah dilakukan melalui pencermatan nota keuangan bupati, jawaban atas pemandangan umum, hingga rapat sinkronisasi di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi teknis.

Beberapa isu krusial yang mendesak untuk ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas tata kelola keuangan, percepatan perbaikan infrastruktur publik, serta penanganan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah daerah.

“Kami tidak ingin rekomendasi legislatif sekadar menjadi tumpukan berkas formalitas. Pemkab Pati harus membuktikan komitmen perbaikannya agar penggunaan alokasi anggaran daerah ke depan semakin presisi dan berdaya guna bagi masyarakat,” tegasnya.