LPj APBD 2025 Disepakati Jadi Perda, Fraksi PDIP Pati Tekankan Orientasi Manfaat untuk Warga

PATI – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menetapkan pengesahan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penetapan ini berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Pati.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati, Suyono. Ia menyebutkan bahwa persetujuan fraksi diberikan setelah melihat komitmen eksekutif dalam merespons berbagai pertanyaan dan masukan fraksi-fraksi selama rangkaian pembahasan.

“Tujuan akhir dari setiap regulasi anggaran adalah terciptanya kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat luas. Penetapan Perda LPj APBD 2025 ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik,” ujar Suyono.

Ia menambahkan, perbaikan manajemen belanja daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD di sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan pengentasan masalah sosial menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan anggaran mendatang.

Fraksi PDI Perjuangan bertekad untuk terus mengawal setiap tahapan siklus anggaran daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan pertanggungjawaban di masa yang akan datang.

“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola lingkungan yang baik adalah hak warga yang harus dipenuhi. Mari kita jadikan LPj APBD 2025 ini sebagai momentum untuk melangkah lebih baik,” pungkas Suyono.