Bambang Susilo: Pidato Kenegaraan Jadi Evaluasi Bersama untuk Percepatan Pembangunan Pati

PATI, mbjateng.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati dalam rangka menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat kembali arah pembangunan yang telah berjalan sekaligus menyiapkan langkah ke depan.

Agenda tersebut berlangsung Jumat (14/8/2026) dan diikuti pimpinan serta anggota DPRD Pati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 21 camat se-Kabupaten Pati.

Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, mengatakan pidato kenegaraan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai agenda seremonial. Menurutnya, berbagai pesan Presiden perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

“Pidato kenegaraan ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Arah kebijakan nasional harus menjadi salah satu acuan agar pembangunan di daerah tetap berjalan searah dengan kepentingan nasional,” ujar Bambang Susilo.

Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan evaluasi secara berkala agar program yang telah direncanakan tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Setiap program tentu harus dilihat hasilnya. Apakah sudah memberikan manfaat, apakah sudah tepat sasaran, dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi seperti ini penting agar pembangunan tidak berjalan tanpa ukuran yang jelas,” jelasnya.

Bambang juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawal kebijakan dan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan membutuhkan dukungan anggaran yang tepat sekaligus pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan prioritas masyarakat.

“DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus kita kawal bersama. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi pembangunan juga harus dilakukan dengan melihat persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Yang menjadi ukuran utama adalah masyarakat. Kalau sebuah program bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, berarti program tersebut memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, kalau belum maksimal, harus berani kita evaluasi,” ungkapnya.

Bambang juga mendorong agar koordinasi antara DPRD, Pemkab Pati, OPD, Forkopimda hingga pemerintah kecamatan terus diperkuat. Kehadiran 21 camat dalam rapat paripurna tersebut dinilai menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dalam memahami arah pembangunan.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Semua unsur harus memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Dari kabupaten sampai kecamatan harus saling berkoordinasi supaya persoalan yang muncul di masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menurutnya, momentum pidato kenegaraan juga dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerja di daerah.

“Pesan Presiden harus kita jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik. Apa yang menjadi arah pembangunan nasional harus kita lihat bagaimana penerapannya di Pati, tentu dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan daerah,” tegas Bambang.

Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan Pati ke depan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya jangan berhenti pada mendengarkan pidato. Setelah ini harus ada kerja nyata, evaluasi dan tindak lanjut. Kita ingin pembangunan di Pati semakin terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

(ADV)