DPRD Pati Dorong Anggaran Satpol PP Fokus Perkuat Penegakan Perda

PATI, mbjateng.com — Penguatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati dinilai perlu didukung melalui pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Alokasi belanja diharapkan mampu menunjang penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKS, Narso, menegaskan bahwa tugas Satpol PP memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya melakukan penertiban saat terjadi pelanggaran, Satpol PP juga berperan menjaga kondisi lingkungan masyarakat agar tetap tertib dan kondusif.

Menurutnya, penyusunan anggaran harus berangkat dari kebutuhan nyata dalam pelaksanaan tugas. Pembiayaan perlu diarahkan pada kegiatan yang mendukung pengawasan, penegakan aturan, operasional, serta pembinaan kepada masyarakat.

“Anggaran Satpol PP harus mampu menjawab kebutuhan tugas mereka di lapangan. Penegakan Perda membutuhkan dukungan operasional yang cukup, tetapi penggunaannya juga harus terukur dan berdasarkan skala prioritas,” ujar Narso.

Ia menilai peningkatan efektivitas Satpol PP tidak semata-mata harus dilakukan dengan menambah anggaran. Efisiensi dan ketepatan penggunaan belanja justru menjadi hal penting agar setiap program benar-benar memberikan manfaat terhadap pelaksanaan tugas.

Narso juga meminta agar penegakan aturan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Menurutnya, komunikasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha perlu berjalan beriringan dengan tindakan penertiban.

“Ketertiban tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penertiban. Ada unsur edukasi dan pembinaan yang harus berjalan. Karena itu, perencanaan program Satpol PP harus dibuat seimbang antara penegakan aturan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pembahasan perubahan anggaran, Komisi A DPRD Pati turut memperhatikan sejumlah penyesuaian belanja pada perangkat daerah. Narso berharap perubahan tersebut tidak mengurangi kebutuhan pokok Satpol PP dalam menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan Perda.

Ia menambahkan, capaian program serta realisasi anggaran sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan anggaran berikutnya. Evaluasi tersebut penting agar anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi ketertiban masyarakat.

“Yang kami harapkan adalah anggaran yang tepat guna. Satpol PP harus memiliki kemampuan menjalankan tugas secara optimal, sementara setiap rupiah yang dibelanjakan tetap dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Narso.

(ADV)