Mukit Dorong Pengendalian Inflasi Antisipatif untuk Jaga Daya Beli Warga

PATI, mbjateng.com – Menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali dinilai menjadi bagian penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat. Komisi B DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah agar memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga komoditas.

Sekretaris Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit, mengatakan pengendalian inflasi seharusnya tidak menunggu hingga kenaikan harga terjadi. Pemantauan terhadap pergerakan harga dan kondisi pasar perlu dilakukan secara rutin untuk mendeteksi gejala kenaikan sejak awal.

“Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Kalau sudah terlihat ada komoditas yang mengalami kenaikan, pemerintah harus segera mencari tahu penyebabnya dan menentukan langkah yang diperlukan,” ujar Mukit.

Menurutnya, perubahan harga bahan pokok memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat, ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya juga dapat ikut tertekan.

Karena itu, ia menilai pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dengan pelaku distribusi, pengelola pasar, daerah penghasil komoditas, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan rantai pasok.

Mukit menekankan bahwa stabilitas harga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketersediaan barang. Pasokan yang mencukupi dan distribusi yang berjalan lancar menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan di pasar.

“Bukan hanya harga yang harus diperhatikan, tetapi stok juga harus aman. Distribusi yang lancar akan membantu menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan jalur distribusi mulai dari sentra produksi hingga konsumen. Kendala pada salah satu mata rantai tersebut berpotensi menghambat pasokan dan memicu kenaikan harga di tingkat pasar.

Di sisi lain, Mukit menilai kebijakan pengendalian inflasi perlu berjalan seiring dengan upaya menggerakkan perekonomian masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan warga diharapkan dapat membantu memperkuat daya beli sehingga masyarakat tidak hanya terlindungi dari kenaikan harga, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Komisi B DPRD Pati, lanjutnya, akan terus mencermati pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah, termasuk langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Menurut Mukit, keberhasilan pengendalian inflasi tidak semata-mata diukur melalui indikator ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Angka inflasi memang menjadi indikator, tetapi yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat. Kebijakan harus bisa dirasakan manfaatnya dan mampu menjaga kebutuhan warga tetap terjangkau,” pungkasnya.

(ADV)