Yeti Kristianti Tekankan APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

lo PATI, mbjateng.com – Pengelolaan anggaran daerah dinilai tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil direalisasikan. DPRD Kabupaten Pati menilai kualitas hasil dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan APBD.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengatakan setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Serapan anggaran memang penting, tetapi jangan sampai itu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang harus dilihat adalah hasilnya, apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yeti.

Menurutnya, efektivitas penggunaan APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan sejak awal. Program yang disusun perlu memiliki target dan indikator yang jelas sehingga hasil pelaksanaannya dapat diukur serta dievaluasi.

Yeti juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak menjadikan rutinitas sebagai dasar utama dalam menjalankan kegiatan. Setiap program seharusnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Anggaran daerah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, pertanggungjawabannya bukan hanya berupa laporan administrasi, tetapi juga harus terlihat dari manfaat yang diberikan,” katanya.

Dalam bidang perekonomian, ia mendorong agar program yang mendapatkan pembiayaan dari APBD mampu memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga. Dukungan terhadap pelaku usaha, pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan daya beli masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program.

Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi juga diperlukan apabila pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan hasil sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Menurut Yeti, pengawasan DPRD bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, fungsi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah disepakati dan anggaran dapat digunakan secara efektif.

“Ketika anggaran sudah ditetapkan, bukan berarti prosesnya selesai. Pelaksanaannya tetap perlu dikawal agar rencana yang sudah dibuat benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Yeti berharap pengelolaan APBD Kabupaten Pati ke depan semakin mengutamakan pencapaian hasil. Dengan orientasi tersebut, anggaran daerah tidak hanya terlihat dalam realisasi keuangan, tetapi juga tercermin melalui peningkatan pelayanan, pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat.

(ADV)