Tekan Ketergantungan Tangki, Bambang Dorong Infrastruktur Air Diperkuat

PATI, mbjateng.com – Persoalan kekeringan di Kabupaten Pati dinilai tidak cukup hanya ditangani melalui pendistribusian air bersih saat musim kemarau. Wakil Ketua II DPRD Pati Bambang Susilo mendorong pemerintah mulai memperkuat infrastruktur penyediaan air agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.

Menurut Bambang, pengiriman air menggunakan mobil tangki tetap diperlukan untuk menjawab kebutuhan warga ketika kondisi sudah darurat. Namun, meningkatnya kebutuhan dropping setiap tahun perlu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah tidak terus bergantung pada langkah penanganan sementara.

“Kalau kebutuhan dropping air terus meningkat setiap kemarau, tentu harus kita evaluasi. Artinya, ada infrastruktur yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada tangki,” katanya.

Bambang menyarankan pembangunan sarana air dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Desa yang berulang kali mengalami kekeringan dan memiliki dampak paling parah, menurutnya, layak ditempatkan sebagai sasaran utama.

Ia menilai keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda seluruh program. Pembangunan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dan target tahunan sehingga secara bertahap cakupan pelayanan semakin luas.

“Tidak harus semuanya sekaligus. Yang penting ada prioritas dan target. Tahun ini beberapa titik, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Bambang, juga dapat membantu pemerintah membuat perhitungan anggaran secara lebih rasional. Biaya yang selama ini dikeluarkan untuk distribusi air setiap musim kemarau dapat dibandingkan dengan kebutuhan investasi pembangunan sumber air permanen.

Selain sumur bor, pemerintah juga diminta mengidentifikasi sumber air yang lokasinya relatif dekat dengan permukiman. Apabila potensinya memungkinkan, sumber tersebut dapat dikembangkan melalui pembangunan jaringan distribusi.

“Kalau ada sumber air yang bisa dimanfaatkan dekat dengan masyarakat, tentu itu lebih baik. Tinggal bagaimana sumber tersebut dikelola dan jaringannya dibangun,” jelasnya.

Bambang menekankan, evaluasi penanganan kekeringan sebaiknya tetap dilakukan setelah musim kemarau berakhir. Masa tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memetakan kembali wilayah terdampak sekaligus menyiapkan pembangunan sebelum memasuki musim kemarau berikutnya.

Ia tidak ingin persoalan kekeringan dianggap selesai hanya karena hujan telah kembali turun. Menurutnya, justru setelah kondisi darurat berlalu, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem dan mencegah masalah yang sama kembali terjadi.

“Jangan sampai ketika hujan turun persoalan dianggap selesai. Begitu kemarau datang, kita kembali menghadapi masalah yang sama. Harus ada pekerjaan lanjutan,” tandasnya.

(ADV)