Cegah Penyimpangan Bansos, Danu Ikhsan HC Desak Pengawasan Ketat di Kabupaten Pati

PATI, mbjateng.com — Transparansi dan akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, menegaskan bahwa tanpa sistem pengawasan yang mumpuni, program pengentasan kemiskinan rentan terhadap praktik penyimpangan.

Menurut Danu, fungsi kontrol yang melekat pada DPRD harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan anggaran negara benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak. Ia menyoroti bahwa ketepatan sasaran adalah indikator utama keberhasilan sebuah kebijakan publik.

“Penting bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Danu.

Ia menambahkan bahwa integritas dalam penyaluran bantuan bukan hanya soal administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Dengan pengawasan yang berlapis, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan, sehingga program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi seremonial belaka.

(ADV)