DPRD Pati Koordinasi Intensif dengan Dinas PUPR, Pastikan Proyek 2026 Tepat Sasaran

PATI – Langkah serius diambil oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pati dalam menanggapi masalah kerusakan fasilitas publik. Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi, secara intensif terus menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyusun mapping atau pemetaan wilayah yang membutuhkan perbaikan mendesak.

Koordinasi ini bertujuan agar alokasi dana sebesar Rp200 miliar yang bersumber dari APBD 2026 benar-benar digunakan untuk titik-titik kerusakan yang paling parah. Hardi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada kesalahan data dalam penentuan lokasi proyek. Perbaikan harus meliputi tiga aspek utama, yaitu jalan kabupaten, jembatan penghubung, serta talut di area rawan bencana.

“Kami sudah mengusulkan kepada Dinas PUPR agar segera dilakukan verifikasi lapangan atas aduan masyarakat. Jangan sampai anggaran yang besar ini tidak tepat sasaran atau kualitas pengerjaannya rendah,” tegas Hardi. Ia meminta PUPR untuk menyiapkan perencanaan teknis yang lebih matang, termasuk mempertimbangkan drainase agar jalan yang diperbaiki tidak cepat rusak kembali.

Menurut Hardi, tantangan terbesar dalam perbaikan infrastruktur adalah cuaca ekstrem yang sering melanda wilayah Pati. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi konstruksi yang lebih awet. Selain perbaikan jalan, pembangunan talut menjadi prioritas untuk melindungi badan jalan dari gerusan air hujan yang kerap menjadi penyebab utama kerusakan aspal di wilayah pedesaan.

DPRD Pati berjanji akan mengawal setiap tahapan, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan di lapangan. Hardi mengingatkan agar Dinas PUPR bekerja secara profesional dan transparan. Pengawasan ketat diperlukan agar anggaran Rp200 miliar tersebut dapat terserap maksimal demi memperbaiki wajah infrastruktur Kabupaten Pati yang saat ini sedang menjadi sorotan.

(ADV)