Muslihan Minta Kajian Matang Soal Pungutan Bea Perikanan dan Garam untuk PAD Pati

Pati, mbjateng.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengoptimalkan sektor perikanan dan garam sebagai sumber PAD baru mendapat respon positif namun hati-hati dari DPRD. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyebutkan bahwa potensi pendapatan dari bea masuk hasil perikanan tangkap memang secara teori cukup besar, namun implementasinya membutuhkan keberanian politik dan landasan hukum yang presisi.

Dalam rapat penyusunan rencana kerja tahun 2027, Muslihan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara target pendapatan daerah dengan daya beli serta kelangsungan usaha nelayan. Ia tidak ingin kebijakan yang bertujuan meningkatkan kas daerah justru mematikan gairah ekonomi di sektor perikanan yang menjadi tulang punggung Kabupaten Pati.

Terkait wacana peningkatan PNBP, Muslihan memberikan dukungan moral dengan syarat tertentu. “Komisi sangat mendukung karena itu terobosan untuk menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Itu bagus, tetapi harus ada landasan yang pas. Kita akan konsultasi dengan pusat atau bagaimana,” ungkapnya. Langkah konsultasi ke tingkat kementerian dipandang sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat memiliki dasar yang sah dan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur perikanan yang memadai.

(ADV)