PATI — Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menilai bahwa kualitas pembangunan yang buruk sering kali berawal dari lemahnya pengawasan di lapangan. Untuk mengantisipasi praktik “nakal” dari oknum kontraktor, Joni mendesak instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk memperketat fungsi pengawasan.
Menurut Joni, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di akhir proyek saat proses serah terima (PHO), melainkan harus dilakukan secara rutin sejak tahap awal pengerjaan. Dengan pengawasan yang ketat dan berlapis, setiap potensi penyimpangan spesifikasi dapat dideteksi lebih dini sebelum menjadi kerusakan permanen.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek perlu diperkuat agar setiap pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dengan kontrol yang ketat, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan APBD dikonversi menjadi bangunan yang bermutu,” jelas Joni.
(ADV)
