Respons Keluhan Masyarakat, DPRD Pati Soroti Ketimpangan Anggaran dan Kualitas Menu MBG

PATI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mulai menaruh perhatian serius terhadap dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengakui adanya ketidakpuasan masyarakat terkait sajian menu yang dinilai kurang layak jika dibandingkan dengan nilai anggaran yang dialokasikan per porsinya.

Hardi menilai, keluhan masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang harus direspons secara cepat oleh pemerintah daerah dan SPPG. Ia meminta agar ada evaluasi menyeluruh mengenai rantai pasok dan pemilihan bahan baku makanan agar nilai gizi tetap terjaga namun tetap efisien secara ekonomi.

“Kita mendengar masukan dari para orang tua siswa. Jika anggarannya sudah dialokasikan dengan cukup, maka piring anak-anak kita harus berisi makanan yang berkualitas. Tidak boleh ada disparitas antara apa yang dianggarkan dengan apa yang diterima di meja makan sekolah,” ungkap Hardi.

Lebih lanjut, ia mendorong pihak penyelenggara untuk lebih terbuka mengenai komposisi menu harian. Menurutnya, akuntabilitas dalam program MBG akan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sedang berjalan saat ini.

(ADV)