PATI, mbjateng.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mengingatkan pentingnya mengedepankan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran diharapkan tidak sekadar mengubah alokasi belanja, tetapi juga mampu memperkuat program prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bambang mengatakan, setiap rencana belanja perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah dengan perencanaan yang terukur. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan manfaat kegiatan, sasaran penerima manfaat, serta kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program.
Menurutnya, pengalokasian anggaran harus memiliki orientasi hasil yang jelas. Dengan begitu, dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Penyesuaian anggaran harus memiliki tujuan yang jelas. Kita perlu memastikan belanja daerah benar-benar mendukung program prioritas dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata,” ujarnya.
Persoalan efektivitas belanja tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Pati 2026 melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Ali Badrudin. Dalam forum itu, turut dibahas tindak lanjut hasil evaluasi gubernur terhadap dokumen perubahan anggaran daerah.
Bambang menilai, hasil evaluasi perlu diikuti dengan penyempurnaan perencanaan agar setiap program dapat dijalankan sesuai ketentuan. Selain itu, kemampuan masing-masing OPD dalam menyerap dan melaksanakan anggaran juga harus menjadi pertimbangan sebelum kegiatan ditetapkan.
Ia turut mendorong agar program yang dibiayai melalui APBD memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Indikator tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, realisasi penggunaan dana, dan manfaat yang dihasilkan.
Dengan adanya tolok ukur yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara lebih objektif sekaligus mengidentifikasi program yang perlu diperbaiki.
Bambang menegaskan, kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, keberhasilan belanja harus terlihat dari hasil pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar dana yang dibelanjakan, tetapi juga seberapa nyata hasilnya bagi masyarakat. Itu yang perlu menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
(ADV)
