Dilema Kebijakan Sekolah: Wewenang Terbatas PLT Menurut DPRD Pati

Keterbatasan wewenang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah di Kabupaten Pati. Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menekankan bahwa status sementara tersebut membuat para pemimpin sekolah sering ragu atau tidak berani mengambil keputusan besar yang berdampak pada kemajuan sekolah.

Narso berpendapat bahwa kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran besar atau perubahan kurikulum internal, membutuhkan tanggung jawab kepala sekolah definitif. Hal inilah yang membuat sekolah-sekolah dengan pimpinan PLT cenderung stagnan dan hanya menjalankan rutinitas tanpa ada terobosan baru.

“Kalau pemimpin tidak definitif, kebijakan di sekolah juga tidak bisa maksimal,” tandasnya lagi. Narso melihat ada ketimpangan antara sekolah yang dipimpin pejabat tetap dengan sekolah yang dipimpin PLT dalam hal akselerasi pembangunan fasilitas maupun peningkatan mutu pengajaran.

Oleh karena itu, penunjukan pejabat definitif dianggap sebagai solusi mutlak. Narso ingin agar setiap kepala sekolah memiliki rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat dan kewenangan yang utuh untuk membawa sekolahnya bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.