Mukit Tekankan Program Pemberdayaan Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

PATI – Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengingatkan agar seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mukit saat menghadiri diskusi yang berlangsung di Ruang Kembangjoyo Setda Pati. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya penyusunan program berbasis data dan kondisi riil di lapangan sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Mukit menilai, selama ini masih terdapat program yang pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, proses perencanaan harus diawali dengan pemetaan potensi, tantangan, serta kebutuhan setiap wilayah agar bantuan maupun pelatihan yang diberikan tidak salah sasaran.

“Program pemberdayaan tidak boleh sekadar formalitas. Harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat agar benar-benar memberikan dampak yang nyata,” ujar Mukit.

Politikus Komisi B DPRD Pati itu menambahkan, anggaran yang dialokasikan pemerintah harus mampu menghasilkan perubahan yang terukur, baik dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan ekonomi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui program pemberdayaan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Jangan sampai kegiatan selesai dilaksanakan, tetapi masyarakat tidak memperoleh manfaat yang berkelanjutan. Program harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang ekonomi baru sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa,” tegasnya.

Mukit juga menilai evaluasi terhadap setiap program perlu dilakukan secara berkala agar pemerintah mengetahui efektivitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Komisi B DPRD Kabupaten Pati, lanjut Mukit, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta masyarakat mampu melahirkan program-program yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

(ADV)