DPRD Pati Akui Keterbatasan Anggaran, Kenaikan Honor P3K Dikaji Bertahap

PATI, mbjateng.com – DPRD Kabupaten Pati mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam upaya menaikkan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyebut jumlah tenaga P3K paruh waktu di Kabupaten Pati yang mencapai lebih dari 3.000 orang menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan anggaran.

“Kita harus realistis, jumlah tenaga paruh waktu ini sangat banyak, lebih dari 3.000 orang. Sehingga perlu dihitung betul kemampuan anggaran daerah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan adanya kenaikan honor, meskipun dilakukan secara bertahap.

“Kalau memang belum bisa sampai Rp1 juta, minimal harus ada kenaikan. Itu yang menjadi prioritas kami, agar mereka tidak terus berada di angka yang sangat rendah,” tegas Bambang.

Ia menambahkan, pembahasan terkait kenaikan honor tersebut akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dikaji secara mendalam.

“Kami tampung semua aspirasi, dan insya Allah akan kami perjuangkan di pembahasan badan anggaran. Nanti dilihat apakah cukup atau tidak dari sisi kemampuan APBD,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga akan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap struktur belanja pegawai, terutama jika ada dorongan untuk mengubah status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Kalau menjadi penuh waktu, otomatis masuk belanja pegawai. Itu akan berdampak pada persentase belanja pegawai yang bisa meningkat signifikan,” imbuhnya.

Untuk itu, DPRD berencana melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(ADV)