Bantuan Gagal Panen Terganjal Anggaran, DPRD Pati Desak Program Perda Jangan Sekadar Dokumen

Keberadaan payung hukum yang mengatur perlindungan petani di Kabupaten Pati dinilai belum berbanding lurus dengan realisasi nyata di lapangan. DPRD Kabupaten Pati menyoroti adanya kendala klasik berupa keterbatasan anggaran daerah yang membuat program bantuan bagi petani gagal panen akibat banjir belum bisa tersalurkan secara menyeluruh.

Meskipun skema bantuan tersebut sudah memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Peraturan Daerah (Perda), keterbatasan dana operasional daerah membuat implementasinya tersendat. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif yang sejak awal merumuskan regulasi jaminan sosial sektor pertanian tersebut.

“Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, menegaskan pihaknya tidak ingin program perlindungan petani hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata di lapangan,” demikian sorotan tajam yang diarahkan kepada jajaran eksekutif.

DPRD meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali alokasi anggaran belanja prioritas dalam APBD. Menurut pandangan parlemen, aturan hukum yang sudah disahkan harus didukung oleh kesiapan modal finansial yang memadai agar muruah dari peraturan daerah tersebut tidak hilang di mata masyarakat.

(ADV)