PATI – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Golkar, Nanda Yahya, menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, regulasi yang telah disahkan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa implementasi yang nyata.
Nanda mengatakan para petani, khususnya yang terdampak banjir dan gagal panen, membutuhkan kehadiran pemerintah melalui program perlindungan yang dapat membantu mereka kembali melanjutkan usaha pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program yang telah diamanatkan dalam perda.
“Regulasi yang sudah disusun harus diwujudkan dalam program yang nyata. Jangan sampai petani sudah memiliki payung hukum, tetapi belum memperoleh manfaat karena keterbatasan anggaran pelaksanaannya,” ujarnya.
Menurut Nanda, evaluasi terhadap alokasi belanja daerah perlu dilakukan agar sektor pertanian memperoleh perhatian yang proporsional. Mengingat pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Pati, kebijakan anggaran juga harus mampu mendukung upaya perlindungan terhadap petani ketika menghadapi bencana maupun risiko gagal panen.
Ia menilai bantuan kepada petani tidak hanya bertujuan memulihkan produksi pertanian, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi pedesaan serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Petani membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir ketika mereka menghadapi kesulitan. Dukungan anggaran yang memadai akan mempercepat proses pemulihan sehingga mereka dapat kembali mengolah lahan dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dengan dinas terkait dalam menyusun program perlindungan yang tepat sasaran. Pendataan yang akurat dan perencanaan anggaran yang matang, menurutnya, menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.
Nanda menegaskan Komisi B DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal implementasi Perda Perlindungan Petani sekaligus memastikan kebijakan yang telah disahkan dapat berjalan secara efektif.
“Kami berharap setiap regulasi yang telah ditetapkan benar-benar diwujudkan melalui program yang didukung anggaran yang cukup. Dengan demikian, perlindungan terhadap petani tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi hadir dalam bentuk kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pati,” pungkas Nanda Yahya.
(ADV)
