Jaga Ketahanan Pangan Daerah, Komisi B DPRD Pati Minta Pemkab Segera Beri Tindakan Nyata

Dampak dari pembiaran terhadap nasib petani yang gagal panen akibat banjir dikhawatirkan akan menjalar ke sektor-sektor strategis lainnya, termasuk stabilitas pasokan makanan daerah. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengingatkan pemerintah daerah bahwa masalah ini bukan sekadar urusan kerugian individual pemilik lahan.

Muslihan berpandangan bahwa kelancaran produksi padi di Pati merupakan pilar utama penopang ketahanan pangan lokal maupun regional. Jika ribuan petani mogok atau tidak mampu menanam kembali akibat kehabisan modal, maka potensi krisis pangan dan lonjakan harga beras di pasar tradisional tidak akan bisa dihindari.

“Kalau petani sampai tidak bisa kembali menanam karena keterbatasan modal, dampaknya akan panjang. Ini bukan hanya soal sawah terendam, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan nasib ribuan keluarga,” ujar Muslihan mengingatkan efek domino dari lambatnya penanganan pasca-banjir.

Oleh karena itu, Komisi B meminta urusan pemulihan sektor pertanian ini diposisikan sebagai agenda darurat daerah yang mendesak. Tindakan konkrit dari Pemerintah Kabupaten Pati ditunggu demi menyelamatkan hajat hidup ribuan kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya pada perputaran roda agraris.

(ADV)