Ali Badrudin: Pemkab Pati Tak Bisa Hanya Menunggu Normalisasi dari BBWS

PATI, mbjateng.com — Penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengingatkan agar Pemkab tidak sepenuhnya bergantung pada program normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Ali menyebut kondisi sungai yang terus mengalami sedimentasi harus direspons dengan langkah yang lebih cepat. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan awal ketika menemukan titik sungai yang mulai mengalami pendangkalan.

“Karena kalau sungainya dangkal pasti biasanya akan banjir, kita tidak bisa mengandalkan normalisasi dari pemerintah pusat atau dari BBWS saja. Harus ikut melakukan penanganan,” lanjut Ali Badrudin.

Menurutnya, penanganan sungai merupakan bagian dari upaya pencegahan. Pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai terjadi banjir terlebih dahulu baru melakukan pengerukan. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, potensi luapan sungai dapat ditekan sejak awal.

“Jangan sampai penanganannya baru dilakukan setelah banjir terjadi. Kalau sudah tahu ada pendangkalan, sebaiknya segera dilakukan pengerukan sesuai prioritas,” ujarnya.

Ali juga menilai pemerintah daerah perlu membangun pola kerja yang lebih terencana antara organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Harus ada koordinasi. Sungai ini tidak hanya persoalan satu wilayah, karena ketika alirannya terganggu dampaknya bisa dirasakan sampai ke wilayah lain,” katanya.

Selain persoalan banjir, Ali menyoroti dampak pendangkalan sungai terhadap sektor pertanian. Luapan air yang terjadi akibat berkurangnya kapasitas sungai berpotensi menggenangi sawah dan mengganggu aktivitas petani.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemkab Pati yang telah mendatangkan dua unit excavator baru untuk mendukung normalisasi puluhan sungai. Menurutnya, alat tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk melakukan penanganan secara lebih responsif.

“Pemerintah daerah harus punya kemampuan untuk bergerak cepat. Tidak harus selalu menunggu program dari atas, apalagi kalau persoalannya sudah terlihat di lapangan,” tegas Ali.

Ia berharap pengadaan alat berat tersebut diikuti dengan pemetaan kondisi sungai secara berkala sehingga penggunaannya benar-benar diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.

Dengan pola penanganan yang lebih aktif dan terukur, DPRD Pati berharap upaya pengendalian banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjadi langkah pencegahan jangka panjang.

(ADV)