PATI, mbjateng.com – Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan di kawasan pedesaan. Pasalnya, akses jalan desa masih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh terhadap kelancaran transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi lokal.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menilai penanganan jalan poros desa perlu mendapat perhatian lebih besar. Dari data yang disampaikan, tingkat penanganan infrastruktur tersebut baru mencapai sekitar 6 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah agar kualitas infrastruktur dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.
Hal itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan yang bersumber dari APBD 2026, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, capaian kemantapan jalan kabupaten saat ini berada di angka 80 persen. Pemkab Pati bahkan telah menetapkan target peningkatan menjadi 83 persen pada 2027.
Namun, menurut Chandra, peningkatan kualitas jalan kabupaten harus berjalan beriringan dengan pembenahan jalan poros desa. Sebab, infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, terutama para petani yang membutuhkan akses memadai untuk mengangkut hasil panen.
Dalam mendukung program tersebut, Pemkab Pati mengalokasikan anggaran sekitar Rp152 miliar melalui APBD Perubahan 2026. Anggaran itu mencakup penanganan 51 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.
Chandra meminta proses pengerjaan dilakukan secara efektif dan tidak melewati waktu yang telah direncanakan. Ia juga mengajak kepala desa berperan aktif memastikan titik pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.
Ketelitian dalam menentukan lokasi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahan pengerjaan. Pemerintah desa harus mengetahui secara pasti batas ruas yang akan diperbaiki, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diawasi dengan baik.
Selain itu, camat diminta melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh kondisi jalan di wilayah kerjanya. Pendataan harus mencakup berbagai kategori infrastruktur, mulai dari jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, hingga jalan yang menjadi akses menuju lahan pertanian.
Ruas jalan yang sudah pernah mendapatkan penanganan tetapi kembali rusak juga tidak boleh luput dari perhatian. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan selanjutnya.
Pemkab Pati juga akan membuka ruang koordinasi langsung dengan pemerintah desa melalui pertemuan di setiap kecamatan yang dijadwalkan pada awal Desember. Dalam agenda tersebut, berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur akan diperiksa dan dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Di samping persoalan pembangunan, Chandra mengingatkan seluruh pemerintah desa agar menjaga akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan. Kelengkapan administrasi dan kesesuaian antara laporan dengan pekerjaan fisik harus menjadi perhatian sejak awal pelaksanaan.
Untuk memperkuat kemampuan pembiayaan infrastruktur, Pemkab Pati turut mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Usulan bantuan melalui Kementerian Desa telah disampaikan dengan nilai potensi dukungan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Ia menjelaskan, program tersebut selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Tahun 2023. Meski demikian, pemerintah tengah merencanakan perubahan regulasi karena nilai bantuan yang berkisar Rp200 juta per titik dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan pada ruas jalan yang cukup panjang.
Pada APBD Perubahan 2026, bantuan tersebut diberikan kepada 184 desa yang tersebar di 21 kecamatan. Total terdapat 473 kegiatan dengan keseluruhan anggaran mencapai sekitar Rp74,6 miliar.
Dengan jumlah tersebut, rata-rata alokasi anggaran untuk setiap kegiatan berada di kisaran Rp78,5 juta. Riyoso menambahkan bahwa mekanisme pencairan dilakukan sekaligus atau 100 persen.
Karena itu, pemerintah desa penerima bantuan harus memiliki kesiapan dalam melaksanakan kegiatan maupun menyelesaikan kewajiban administrasinya. Ia meminta seluruh pekerjaan segera direalisasikan begitu dana diterima, tanpa menunggu terlalu lama.
Riyoso juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa dan dapat diperiksa oleh lembaga pengawasan, termasuk BPK maupun KPK. Pengelolaan dana harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan, Chandra turut mengingatkan pentingnya kesiapan desa menghadapi potensi bencana saat musim hujan. Pemerintah desa diminta memperkuat komunikasi dengan BPBD untuk mengantisipasi kemungkinan banjir dan luapan sungai yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Sejumlah langkah yang perlu diperhatikan antara lain pemetaan saluran irigasi, pendataan kawasan rawan banjir, serta pelaksanaan normalisasi sungai di lokasi yang membutuhkan penanganan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala OPD terkait, para camat, serta kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
