Danu Ikhsan HC Soroti Pengisian Perangkat Desa, Regulasi Harus Tutup Celah Penyimpangan

PATI, mbjateng.com – Pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati.

Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, menilai pembaruan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ketentuan mengenai pengisian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, pengisian perangkat desa merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Karena itu, mekanisme pengisian jabatan harus memiliki aturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengisian perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada ruang bagi praktik yang tidak sesuai aturan. Masyarakat juga harus mendapatkan kepastian bahwa prosesnya berjalan secara adil,” ujarnya.

Danu menambahkan, regulasi yang baik harus mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak, baik pemerintah desa, calon perangkat desa, maupun masyarakat.

Hal serupa juga berlaku dalam penguatan kelembagaan BPD. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menampung aspirasi warga sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia berharap revisi perda dapat menghasilkan aturan yang lebih komprehensif sehingga mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati.

Dengan regulasi yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(ADV)

banner 300x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *