DPRD Pati Ingatkan Kebijakan Pajak Daerah Harus Responsif terhadap Kondisi Ekonomi

PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Adika Maulana, menilai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan kondisi di lapangan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.

Adika mengatakan perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran pajak dan retribusi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Setiap kebijakan pajak dan retribusi harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat. Pemerintah perlu melihat kemampuan ekonomi warga agar kebijakan yang diterapkan tetap memberikan rasa keadilan sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Menurut Adika, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menetapkan penyesuaian tarif. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal tidak menjadi beban baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang sedang berupaya mengembangkan usahanya.

Ia menambahkan bahwa regulasi yang fleksibel akan memudahkan pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi yang terus berubah. Selain itu, pendekatan yang berbasis data juga akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Regulasi yang adaptif akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Ketika masyarakat merasa kebijakan yang diterapkan adil, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat,” katanya.

Adika juga mendorong agar proses pembahasan Raperda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik akan memperkaya masukan sehingga regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ia menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal pembahasan regulasi tersebut agar menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kami, perda yang nantinya disahkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan. Peningkatan PAD memang penting, tetapi harus dicapai melalui kebijakan yang bijaksana, adaptif terhadap kondisi ekonomi, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati,” pungkas Adika Maulana.

(ADV)