PATI, mbjateng.com – Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana menilai penegakan aturan terkait hiburan malam di Kabupaten Pati tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak perda semata, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Menurut Adam, Satpol PP sebagai pelaksana penegakan perda harus didukung dengan anggaran, fasilitas, dan kebijakan yang jelas agar mampu bekerja secara maksimal di lapangan.
“Kalau bicara penegakan perda, tentu harus dibarengi kesiapan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah. Jangan sampai aparat diminta bertindak tetapi fasilitas dan operasionalnya tidak memadai,” ujarnya.
Ia mengatakan keberadaan Perda Pariwisata sebenarnya sudah cukup menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan.
Namun demikian, Adam menilai yang paling penting adalah keberanian pemerintah dalam menjalankan aturan tersebut secara konsisten.
“Peraturan itu dibuat bukan untuk disimpan. Kalau memang ada pelanggaran, pemerintah harus berani bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Adam juga mengingatkan bahwa persoalan hiburan malam kerap menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, ia meminta penanganannya dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Jangan hanya bergerak ketika ramai dibicarakan. Penegakan aturan harus menjadi komitmen bersama supaya kondisi daerah tetap kondusif,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat membangun sinergi yang kuat agar penataan hiburan malam di Kabupaten Pati berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
(ADV)
