PATI, mbjateng.com – Sejumlah program yang diusulkan masuk dalam perubahan APBD Kabupaten Pati 2026 akan kembali dicermati DPRD. Pembahasan anggaran perubahan bakal diarahkan pada program yang dinilai sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan proses pembahasan APBD Perubahan tidak hanya dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar). Setelah pembahasan awal, setiap program akan dikaji lebih detail oleh komisi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Menurutnya, komisi DPRD nantinya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai program yang diajukan pemerintah daerah.
“Program yang diajukan pemerintah akan kita lihat satu per satu. Setelah pembahasan di Badan Anggaran, komisi akan mendalami sesuai bidang masing-masing bersama OPD terkait,” kata Ali.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan agar setiap usulan dalam APBD Perubahan memiliki alasan kebutuhan yang jelas. Selain itu, DPRD juga ingin memastikan program yang mendapatkan alokasi anggaran dapat direalisasikan secara efektif.
Dalam pembahasan di tingkat komisi, OPD akan dimintai penjelasan mengenai rencana kegiatan, besaran kebutuhan anggaran hingga target pelaksanaan program.
Ali menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, penentuan program prioritas membutuhkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Program yang bersifat mendesak akan menjadi perhatian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Antara legislatif dan eksekutif harus punya pandangan yang sama mengenai program prioritas. Kita bersama-sama melihat mana yang memang mendesak dan mana yang dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Selain menilai kebutuhan program baru, DPRD juga akan memperhatikan keberlanjutan sejumlah pembangunan yang telah berjalan. Menurut Ali, perubahan anggaran seharusnya tidak membuat program yang sudah direncanakan kehilangan arah.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu bidang yang turut mendapat perhatian. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dinilai masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Kabupaten Pati sehingga kesinambungannya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran.
Ali menyebut, komunikasi yang intensif antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program yang masuk dalam APBD Perubahan dapat disusun secara realistis dan tepat sasaran.
“Harapannya, setiap anggaran yang disepakati mempunyai manfaat yang jelas bagi masyarakat. DPRD menjalankan fungsi anggaran sekaligus pengawasan, sedangkan pemerintah daerah melaksanakan program yang telah disepakati bersama,” pungkasnya.
(ADV)
