PATI, mbjateng.com – Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati bakal menjadi salah satu perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Legislator memastikan penggunaan anggaran daerah harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai perencanaan dan ketentuan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap pembahasan dan penganggaran program. Setelah anggaran disetujui, pelaksanaan hingga kualitas hasil pekerjaan di lapangan juga perlu dikawal.
Menurut Ali, fungsi pengawasan tersebut penting agar program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah benar-benar terealisasi sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Anggaran yang sudah disiapkan harus dipastikan pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan aturan. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dari tugas DPRD,” ujarnya.
Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, lanjut Ali, dapat dilakukan melalui Komisi C DPRD Pati yang memiliki bidang kerja terkait pekerjaan umum dan pembangunan.
Dalam menjalankan pengawasan, komisi juga dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan proyek pembangunan, seperti DPUTR maupun perangkat teknis lainnya.
Ali menyebut, pemantauan langsung ke lapangan sebelumnya juga telah dilakukan oleh anggota DPRD. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk melihat kondisi infrastruktur secara nyata sekaligus menyerap persoalan dan kebutuhan yang disampaikan masyarakat.
“Anggota komisi sudah beberapa kali turun ke lapangan. Dari situ kita bisa melihat langsung kondisi infrastruktur dan memastikan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari perhatian dalam pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, identitas pihak yang nantinya mengerjakan proyek belum seluruhnya dapat diketahui sebelum proses lelang selesai. Oleh sebab itu, pengawasan akan menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan masing-masing pekerjaan.
DPRD Pati berharap proyek infrastruktur yang dikerjakan nantinya tidak hanya memenuhi target penyelesaian, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai standar dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Yang kita harapkan bukan hanya proyek selesai secara administrasi. Yang lebih penting, hasil pembangunannya berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Ali.
Selain pengawasan dari DPRD, masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam mengawasi pembangunan di wilayah masing-masing. Keterlibatan publik dinilai dapat menjadi bagian dari kontrol bersama agar pelaksanaan proyek berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(ADV)
