DPRD Pati Tekankan Penguatan UMKM Lewat Akses Pasar dan Pendampingan

PATI, mbjateng.com — Pengembangan UMKM di Kabupaten Pati dinilai perlu mendapat dukungan anggaran yang lebih berorientasi pada hasil. Program perekonomian daerah diharapkan tidak sekadar menjalankan kegiatan administratif, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha agar dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar.

Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Kamari, mengatakan UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Keberadaannya yang tersebar di berbagai sektor membuat pemberdayaan UMKM perlu disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi pelaku usaha.

Menurutnya, pendampingan bagi UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan pelatihan, tetapi juga dukungan dalam meningkatkan kualitas produk, mengembangkan pemasaran, serta membuka akses menuju pasar yang lebih luas.

“UMKM harus mendapatkan pendampingan yang nyata. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga perlu membantu mereka dalam pemasaran, pengembangan produk, sampai memperluas akses pasar,” kata Kamari.

Dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Komisi B menyetujui usulan plafon anggaran Bagian Perekonomian. Pembahasan tersebut kemudian menjadi bagian dari agenda rapat paripurna DPRD Pati.

Kamari menyebut potensi UMKM di Pati cukup beragam, mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga usaha yang memanfaatkan potensi lokal. Potensi tersebut dinilai dapat terus dikembangkan apabila mendapat dukungan kebijakan yang tepat.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sejumlah aspek yang masih menjadi kendala pelaku usaha. Fasilitasi legalitas, peningkatan mutu dan kemasan produk, pemanfaatan pemasaran digital, serta pembukaan akses pasar menjadi beberapa hal yang dinilai penting.

“Yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah ekosistem. Ketika produknya bagus, tetapi pemasaran dan akses pasarnya terbatas, perkembangan usahanya juga akan sulit maksimal,” jelasnya.

Selain memperkuat UMKM, Kamari meminta anggaran sektor perekonomian memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Program yang dijalankan perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kemampuan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Komisi B juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Menurut Kamari, kondisi harga yang terkendali diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Ia menegaskan DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program setelah anggaran ditetapkan. Pengawalan tersebut diperlukan agar kebijakan yang telah dirancang benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

“Kalau UMKM semakin kuat, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat juga akan semakin hidup. Itu yang harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan program perekonomian daerah,” tandasnya.

(ADV)