Evaluasi Keterbukaan Informasi 2026, Pemkab Pati Perkuat Koordinasi Antar-OPD

PATI, mbjateng.com – Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu aspek yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Pati. Tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat, keterbukaan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Pati Tahun 2026 yang melibatkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital. Saat ini, masyarakat memiliki akses yang semakin luas untuk mengetahui berbagai aktivitas, kebijakan, hingga pelaksanaan program pemerintah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut seluruh ASN bekerja dengan mengutamakan keterbukaan dan tanggung jawab. Setiap perangkat daerah harus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan ketidakjelasan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Chandra turut menyoroti hubungan antara transparansi pemerintahan dengan perkembangan investasi di Kabupaten Pati. Ia mengungkapkan, delapan perusahaan telah menyampaikan komitmen investasi hampir Rp12,6 triliun melalui Pati Business Forum.

Besarnya nilai investasi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk terus menciptakan lingkungan usaha yang didukung kepastian pelayanan dan kemudahan memperoleh informasi. Menurutnya, kepercayaan investor juga perlu ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Selain sektor investasi, persoalan pelayanan masyarakat juga menjadi pembahasan. Chandra menyebut program Lapor Bupati perlu terus dimaksimalkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan warga.

Melalui kanal pengaduan tersebut, pemerintah dapat memetakan persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Infrastruktur jalan rusak menjadi salah satu persoalan yang mendominasi laporan, disusul masalah sosial dan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.

Ia meminta masing-masing OPD segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah sesuai tugas serta kewenangannya ketika menerima pengaduan. Pemerintah diharapkan tidak menunggu persoalan berkembang sebelum memberikan respons kepada masyarakat.

Di samping itu, Chandra mengingatkan pentingnya penyampaian informasi terkait kondisi kebencanaan di Kabupaten Pati. Terdapat sekitar 95 desa yang memiliki potensi terdampak kekeringan ketika musim kemarau, sementara banjir menjadi ancaman yang perlu diantisipasi pada musim penghujan.

Ia berharap seluruh peserta dapat menjadikan hasil visitasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan di instansi masing-masing. Apalagi, Kabupaten Pati saat ini tengah mendapat perhatian nasional dan diperkirakan akan menerima kedatangan sejumlah investor pada Desember mendatang.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menjelaskan bahwa kegiatan visitasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman badan publik mengenai kewajiban dalam memberikan layanan informasi.

Penguatan sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Diskominfo mendorong adanya sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana agar proses pelayanan permohonan informasi dapat berjalan lebih efektif.

Sugiyono menambahkan, badan publik harus memiliki pengelolaan informasi yang jelas berdasarkan klasifikasi masing-masing. Informasi tersebut mencakup kategori berkala, serta-merta, dan informasi yang dapat diakses setiap saat.

Sementara untuk informasi yang dikecualikan, setiap instansi harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo berharap seluruh OPD semakin memahami tanggung jawabnya dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekda Pati juga diharapkan memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi di tingkat kabupaten.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi seharusnya menjadi kebiasaan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak boleh hanya dilakukan ketika ada penilaian dari lembaga terkait.

Ia menjelaskan, kegiatan visitasi merupakan bentuk pendampingan untuk membantu badan publik meningkatkan kualitas pengelolaan informasi. Komisi Informasi Jawa Tengah tidak datang untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan arahan agar pelayanan informasi dapat berjalan sesuai standar.

Setiadi juga menyampaikan rencana pelaksanaan uji publik keterbukaan informasi pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati dan Pj Sekda Kabupaten Pati turut diundang untuk menghadiri tahapan tersebut.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem dokumentasi, penyediaan, dan penyampaian informasi publik. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk mengetahui berbagai kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Visitasi tersebut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, perwakilan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pos terkait