PATI, mbjateng.com — DPRD Kabupaten Pati meminta pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menilai besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah harus berbanding lurus dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Menurut Hardi, keluhan mengenai menu MBG yang dinilai belum sepadan dengan anggaran perlu mendapat perhatian serius. Ia menegaskan, setiap anggaran yang digunakan untuk program tersebut harus memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
“Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan baik. Jangan sampai besarnya anggaran tidak tercermin dari kualitas makanan yang diterima anak-anak,” ujar Hardi.
Ia mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan pengelolaan secara profesional, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyusunan menu hingga proses distribusi. Efisiensi, kata dia, tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas dan kandungan gizi.
Hardi juga menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai aturan. Dengan pengawasan yang kuat, potensi terjadinya pemborosan maupun penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat ditekan.
“Prinsipnya sederhana, anggaran harus menghasilkan makanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Jadi bukan hanya persoalan berapa anggaran yang terserap, tetapi apa manfaat yang dihasilkan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari DPRD, Hardi memastikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Pati. Pengawasan dilakukan untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara berkala. Jika terdapat kekurangan, perbaikan harus segera dilakukan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
(ADV)
