Joni Kurnianto Minta Kontainer Sampah Pati Ditempatkan Berdasarkan Peta Kebutuhan

PATI, mbjateng.com — Rencana penambahan kontainer sampah di Kabupaten Pati dinilai perlu disertai pemetaan kebutuhan secara detail. DPRD Pati meminta pemerintah daerah tidak menggunakan pola pembagian yang sama untuk seluruh wilayah karena karakteristik dan volume sampah setiap kawasan berbeda.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengatakan jumlah kontainer di suatu wilayah idealnya ditentukan berdasarkan aktivitas masyarakat serta produksi sampah di lokasi tersebut.

Ia mencontohkan kawasan pasar, pusat perdagangan, permukiman padat, hingga kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi tentu memiliki kebutuhan fasilitas persampahan yang berbeda dengan wilayah yang tingkat aktivitasnya lebih rendah.

“Jangan hanya berpikir semua wilayah mendapat jumlah kontainer yang sama. Kita harus melihat kebutuhan riilnya. Daerah yang aktivitasnya tinggi tentu membutuhkan kapasitas penampungan yang lebih besar,” kata Joni.

Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar pengadaan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal. Pemerintah dapat menentukan titik prioritas berdasarkan data volume sampah dan kepadatan aktivitas masyarakat.

Joni juga meminta penempatan kontainer mempertimbangkan perkembangan kawasan. Wilayah yang mengalami pertumbuhan permukiman maupun aktivitas ekonomi perlu masuk dalam perhitungan agar fasilitas persampahan tidak cepat mengalami kekurangan kapasitas.

“Perencanaan harus melihat kondisi sekarang sekaligus perkembangan wilayah. Jangan sampai kontainer baru ditempatkan, tetapi beberapa waktu kemudian kapasitasnya sudah tidak mencukupi karena aktivitas masyarakat meningkat,” jelasnya.

Selain volume sampah, akses kendaraan pengangkut juga menurut Joni harus menjadi pertimbangan. Kontainer yang ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau justru berpotensi menghambat proses pengangkutan.

Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kecamatan maupun desa dalam menentukan titik-titik penempatan.

“Pemerintah daerah memiliki data dan kebijakan, tetapi pemerintah di tingkat bawah lebih mengetahui kondisi lapangan. Informasi itu harus disatukan supaya lokasi kontainer benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Joni menilai pendekatan berbasis kebutuhan akan membuat sistem persampahan lebih efisien. Tidak hanya dari sisi pengadaan, tetapi juga dalam menentukan rute pengangkutan dan penggunaan armada.

Ia berharap penambahan kontainer di setiap kawedanan nantinya menjadi bagian dari sistem persampahan yang terencana, bukan sekadar memenuhi target jumlah fasilitas.

“Yang kita kejar bukan banyak-banyakan kontainer, tetapi bagaimana setiap kontainer memiliki fungsi yang jelas dan ditempatkan di lokasi yang memang membutuhkan. Dengan begitu, anggaran dan pelayanan sama-sama bisa optimal,” pungkas Joni.

(ADV)