Komisi A Pastikan Regulasi Pilkades Pati 2027 Tak Jadi Kendala

PATI, mbjateng.com – Komisi A DPRD Kabupaten Pati meminta penyusunan regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 segera ditindaklanjuti setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai aturan teknis.

Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menilai kepastian regulasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pilkades. Aturan yang jelas diperlukan agar pelaksanaan di tingkat daerah memiliki pedoman yang seragam.

“Begitu aturan teknis dari pusat turun, pembahasan di daerah harus segera bergerak. Jangan sampai regulasi justru menjadi kendala ketika tahapan Pilkades sudah dimulai,” ujar Narso.

Menurutnya, aturan tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades. Karena itu, setiap ketentuan teknis perlu diselaraskan dengan regulasi terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat.

Narso juga meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati membangun koordinasi sejak awal. Penyelarasan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), kata dia, akan lebih efektif apabila dibahas dengan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif.

“Yang kita perlukan adalah kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif. Dengan begitu, ketika Permendagri terbit, materi yang harus disesuaikan bisa langsung dibahas,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan bahwa DPRD telah siap melakukan pembahasan regulasi Pilkades. Pelaksanaan Pilkades sendiri tetap diarahkan berlangsung secara serentak pada 2027, dengan target aturan teknis dari pemerintah pusat rampung pada November.

Narso berharap kepastian regulasi dapat segera diperoleh. Dengan demikian, pemerintah desa, calon peserta, maupun masyarakat dapat memiliki acuan yang jelas dalam menghadapi tahapan Pilkades serentak 2027.

(ADV)

banner 300x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *