PATI, mbjateng.com – Penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati dinilai perlu diikuti dengan pemerataan penanganan infrastruktur di berbagai wilayah.
Anggota Komisi C DPRD Pati, Haryono, mengatakan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pekerjaan yang telah selesai.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di setiap wilayah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan berikutnya.
“Setelah kegiatan 2026 hampir selesai, kita harus melihat lagi wilayah mana yang masih membutuhkan penanganan. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal karena belum menjadi prioritas,” ujar Haryono.
Hal tersebut disampaikannya dalam konteks rapat Komisi C bersama DPUTR Pati yang membahas evaluasi kegiatan 2026 sekaligus rencana program 2027.
Haryono menilai pemetaan kebutuhan infrastruktur perlu dilakukan secara berkala, terutama terhadap ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Jalan bukan hanya soal menghubungkan satu desa dengan desa lain. Ada aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, dan pelayanan masyarakat yang bergantung pada kondisi jalan,” katanya.
Selain jalan, ia juga meminta kebutuhan drainase menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
Dokumen perencanaan Pemkab Pati untuk 2026 mencantumkan program penyelenggaraan jalan pada 138 lokasi serta pembangunan sistem drainase lingkungan di tujuh lokasi.
“Jalan dan drainase harus dilihat sebagai satu kesatuan. Kalau jalannya bagus tetapi drainasenya tidak berfungsi, kerusakan akan cepat kembali,” jelas Haryono.
Ia berharap penyusunan program 2027 benar-benar berdasarkan kebutuhan lapangan.
“Yang kita dorong adalah pembangunan yang merata dan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
