Sikap pasif pemerintah daerah dalam menangani pasca-bencana agraria mendapat kritik dari kalangan legislatif di Bumi Mina Tani. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mendesak jajaran eksekutif untuk segera merumuskan langkah konkret serta menciptakan skema penyaluran bantuan yang transparan bagi petani korban banjir.
Muslihan mengamati bahwa selama ini para petani hanya disuguhkan pada wacana dan janji perbaikan tanpa ada kejelasan lini masa eksekusi di lapangan. Situasi psikologis masyarakat pedesaan yang terus dirundung kecemasan harus segera diakhiri dengan pemberian kepastian jadwal distribusi bantuan modal.
“Muslihan juga meminta pemerintah daerah segera menyusun langkah konkret dan skema bantuan yang jelas agar para petani tidak terus menunggu tanpa kepastian,” jelasnya mengenai arah tuntutan dewan kepada instansi terkait.
Skema yang jelas tersebut harus mencakup kriteria penerima, besaran nominal bantuan per hektar, serta kepastian waktu pencairan. Dengan adanya kejelasan regulasi teknis ini, petani dapat membuat perencanaan mandiri untuk mengolah kembali lahan mereka tanpa harus berspekulasi dalam ketidakpastian.
(ADV)
