DPRD Kabupaten Pati secara resmi menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang menitikberatkan pada perlindungan sosial masyarakat dalam Musrenbang RKPD 2027. Wakil Ketua II DPRD Pati, Ir. Bambang Susilo, hadir langsung untuk memaparkan aspirasi dewan tersebut pada Selasa (31/03/2026).
Bambang Susilo menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan sosial. Penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan.
Ia menambahkan bahwa program perlindungan sosial harus terintegrasi dengan layanan kesehatan agar manfaatnya dirasakan secara utuh oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2027 mendatang.
Penekanan pada sektor sosial ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun draf akhir RKPD. DPRD berharap komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai untuk program-program pemberdayaan dan bantuan sosial.
