PATI, mbjateng.com – Persoalan lahan bondo desa di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dinilai perlu diselesaikan melalui keterbukaan informasi. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, meminta pemerintah desa memberikan penjelasan secara transparan mengenai status dan riwayat pengelolaan lahan yang menjadi polemik tersebut.
Menurut Eko, munculnya keresahan masyarakat tidak terlepas dari adanya pertanyaan mengenai kepastian status lahan yang berada di Desa Sampok. Terlebih, sebelumnya beredar kabar dugaan rencana penjualan tanah tersebut.
Ia menyayangkan persoalan yang seharusnya bisa dijelaskan melalui komunikasi justru berkembang hingga berujung pelaporan belasan warga ke Polsek Gunungwungkal.
“Kalau masyarakat mempertanyakan tanah bondo desa, pemerintah desa seharusnya bisa menjelaskan secara terbuka. Dokumen dan riwayat pengelolaannya perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan prasangka,” katanya.
Eko menegaskan, aset desa merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong agar persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui pertemuan lisan, tetapi disertai penelusuran administrasi dan dokumen pertanahan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bagaimana status tanah itu sebenarnya. Jangan sampai masyarakat terus bertanya karena tidak mendapatkan informasi yang jelas,” imbuhnya.
Eko berharap pemerintah desa dapat mengedepankan transparansi agar polemik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
(ADV)
