PATI, mbjateng.com – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, menyoroti sejumlah kebijakan baru pemerintah pusat yang berpotensi mempengaruhi penyusunan program dan anggaran daerah dalam RAPBD 2027.
Menurut Danu, dinamika kebijakan nasional harus diikuti secara cermat agar perencanaan anggaran Kabupaten Pati tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya menyusul pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Pati.
“Kebijakan dari pemerintah pusat tentu memiliki implikasi terhadap daerah. Karena itu, setiap kebijakan baru harus dicermati sebelum diterjemahkan menjadi program dan kegiatan dalam APBD,” ujar Danu.
Ia mengatakan, perubahan kebijakan dapat berpengaruh terhadap prioritas pembangunan, sumber pendanaan maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan di daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan setiap program yang masuk dalam RAPBD 2027 memiliki landasan regulasi yang kuat.
Danu juga mendorong adanya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal Kabupaten Pati.
“Jangan sampai kita hanya menyesuaikan program karena mengikuti kebijakan pusat, tetapi kebutuhan masyarakat daerah justru tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurutnya, keseimbangan antara arahan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah harus menjadi perhatian selama proses pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi PDI Perjuangan memastikan aspek tersebut akan dicermati dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
(ADV)
