Tak Ada Batas Usia Perkawinan, Disdukcapil Pati Layani Pencatatan Nikah Puluhan Tahun

PATI, mbjateng.com – Masih adanya pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil menghadirkan inovasi Dikau Ratuku yang menawarkan kemudahan pengurusan dokumen perkawinan sekaligus pembaruan data kependudukan.

Inovasi ini memungkinkan pasangan memperoleh tiga dokumen sekaligus dalam satu rangkaian pelayanan, yakni akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan KTP elektronik (KTP-el) dengan status perkawinan terbaru.

Dikau Ratuku merupakan kepanjangan dari Dicatatkan Langsung Dapat Akta Perkawinan, KK, dan KTP-el dengan Status Baru. Program ini ditujukan bagi pasangan non-Muslim yang telah melaksanakan perkawinan secara agama atau adat, tetapi belum mendaftarkannya melalui pencatatan sipil.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Pati, Ida Istiani, menerangkan bahwa pencatatan perkawinan masih perlu terus disosialisasikan. Sebab, sebagian masyarakat telah merasa cukup setelah menjalani pemberkatan atau prosesi pernikahan menurut agama, tanpa melanjutkan proses administrasi di negara.

Padahal, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan ketidaksesuaian data kependudukan. Status dalam KTP-el dan KK masih tercantum belum kawin, meskipun pasangan tersebut sudah menjalani kehidupan rumah tangga.

Dampaknya juga bisa meluas pada pengurusan administrasi keluarga, terutama ketika pasangan memiliki anak dan harus mengurus akta kelahiran.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Disdukcapil Pati tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung, tetapi juga membangun komunikasi dengan para pendeta dan pengurus gereja. Mereka diharapkan dapat membantu mengingatkan jemaat agar segera mencatatkan perkawinan setelah prosesi pemberkatan.

Tidak hanya menyasar pasangan pengantin baru, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang perkawinannya sudah berlangsung lama, tetapi belum memiliki pencatatan resmi.

Ida menyebutkan, pihaknya tidak membatasi usia maupun lamanya perkawinan untuk pengajuan pencatatan. Bahkan, Disdukcapil Pati pernah melayani pasangan berusia lebih dari 60 tahun yang baru mengurus pencatatan perkawinannya.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan pencatatan perkawinan meskipun pernikahan tersebut telah berlangsung puluhan tahun. Ketentuan dalam Permendagri juga tidak menetapkan batas maksimal waktu pencatatan setelah perkawinan dilaksanakan secara agama atau adat.

Sementara itu, ketentuan 60 hari yang selama ini dikenal masyarakat berkaitan dengan pengenaan denda administrasi, yang saat ini sudah dihapuskan.

Meski menawarkan kemudahan dalam penerbitan dokumen, pelayanan pencatatan perkawinan tetap mengharuskan kedua mempelai hadir langsung di kantor Disdukcapil Pati. Kehadiran keduanya diperlukan karena proses penandatanganan harus dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan.

Adapun berkas yang harus disiapkan meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran masing-masing mempelai. Pemohon juga perlu membawa surat pemberkatan dari gereja, akta cerai jika pernah menikah sebelumnya, serta melengkapi formulir pencatatan perkawinan.

Dengan adanya program Dikau Ratuku, Disdukcapil Pati berharap masyarakat semakin memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan juga bagian penting dalam memperoleh kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga.

Penyederhanaan pelayanan melalui penerbitan tiga dokumen sekaligus diharapkan dapat mendorong lebih banyak pasangan untuk menertibkan administrasi perkawinannya tanpa harus melalui proses pengurusan yang berulang.

banner 300x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *