Yeti Kristianti: Kebijakan Pajak Daerah Harus Menyesuaikan Perkembangan Ekonomi Warga

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati, Yeti Kristianti, memberikan catatan penting terkait formulasi penarikan pendapatan asli daerah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat saat ini.

Yeti menilai bahwa draf regulasi tidak boleh disusun secara kaku tanpa melihat realitas daya beli warga di lapangan. Evaluasi terhadap kemampuan finansial masyarakat secara riil harus menjadi indikator utama sebelum pemerintah daerah menetapkan besaran tarif pungutan yang baru agar tidak memicu gejolak sosial.

“Perkembangan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pajak daerah,” kata Yeti Kristianti saat memaparkan pandangan umum fraksinya mengenai penataan sistem fiskal daerah.

Melalui pendekatan yang peka terhadap kondisi pasar, Fraksi Gerindra berharap regulasi yang dilahirkan nantinya benar-benar objektif. Yeti meyakini bahwa kepatuhan wajib pajak justru akan meningkat secara sukarela ketika masyarakat merasa tarif yang dibebankan oleh pemerintah daerah masih berada dalam batas kewajaran ekonomi mereka.

(ADV)