PATI, mbjateng.com — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, meminta Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan skema pembiayaan yang matang untuk menjaga keberlanjutan program beasiswa bagi 183 mahasiswa. Hal itu menyusul berkurangnya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.
Hardi mengatakan, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar program yang telah berjalan tetap dapat dilanjutkan. Namun, setiap pilihan pendanaan harus diperhitungkan secara cermat, terutama jika nantinya sebagian besar kebutuhan harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah perlu menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai keputusan untuk menutup kebutuhan beasiswa saat ini justru menimbulkan tekanan terhadap anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau seluruh pembiayaan akhirnya masuk APBD, tentu harus dihitung kemampuan daerah. Jangan sampai hari ini menyelesaikan persoalan, tetapi kemudian muncul beban baru pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberlanjutan pendidikan mahasiswa penerima beasiswa tetap perlu mendapat perhatian. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang mampu menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Pemkab Pati menyampaikan tengah mencari sumber pendanaan alternatif setelah terdapat perusahaan yang tidak lagi memberikan dukungan CSR untuk program beasiswa tersebut. Komunikasi dengan sejumlah lembaga dan perusahaan juga telah dilakukan untuk mencari peluang pembiayaan.
Hardi menilai, kondisi tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun pola pembiayaan secara bersama-sama. Menurutnya, program beasiswa tidak harus bergantung pada satu sumber dana saja.
“Tidak harus hanya mengandalkan satu sumber. Bisa dibangun skema kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan,” katanya.
Selain mencari sumber dana, Hardi juga mendorong adanya pemetaan kebutuhan anggaran secara menyeluruh. Perhitungan tersebut perlu dilakukan sejak awal dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa hingga mereka menyelesaikan pendidikan.
Dengan perencanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran mengenai total kebutuhan pembiayaan sekaligus dapat menentukan skema pendanaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
(ADV)
