PATI, mbjateng.com — Mekanisme penyerapan telur untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai perlu disusun secara terbuka agar seluruh peternak memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama. Kejelasan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di antara kelompok peternak.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengatakan Pati memiliki banyak peternak unggas yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pola pengadaan telur bagi SPPG.
Menurutnya, komunikasi antara peternak, asosiasi, koperasi, SPPG, dan pihak terkait harus diperkuat. Mekanisme penyerapan perlu diketahui secara luas agar tidak menimbulkan anggapan bahwa akses pasokan hanya diberikan kepada kelompok tertentu.
“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi justru berkembang menjadi salah persepsi. Semua kelompok peternak perlu memahami bagaimana mekanisme penyerapan dilakukan dan siapa saja yang dapat memasok,” kata Yeti.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rangkaian tindak lanjut audiensi antara Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati dengan pemerintah daerah, mitra SPPG, Korcam SPPI MBG, serta Forkopimda.
Yeti menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem penyerapan yang sehat. Menurutnya, perbedaan informasi antarkelompok berpotensi memunculkan rasa ketidakadilan, terutama bagi peternak yang belum mengetahui jalur pemasokan telur ke SPPG.
“Yang harus dijaga adalah jangan sampai ada peternak yang merasa tidak pernah diajak berkomunikasi, sementara di sisi lain ada kelompok yang sudah berjalan memasok. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Untuk memperjelas kondisi di lapangan, ia mendorong adanya pendataan peternak dan komunitas unggas berdasarkan wilayah. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas produksi sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan SPPG di masing-masing daerah.
Dengan pemetaan yang lebih terstruktur, Yeti berharap proses penyerapan dapat berjalan lebih terukur. Peternak kecil maupun kelompok yang belum tergabung dalam asosiasi besar tetap memiliki peluang selama mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang telah ditentukan.
“Kalau datanya jelas dan komunikasinya terbuka, tidak akan ada kesan bahwa penyerapan hanya milik satu kelompok. Semua punya peluang sepanjang memenuhi kebutuhan dan mekanisme yang ditetapkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, persoalan penyerapan telur MBG seharusnya dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antarpelaku sektor peternakan. Sinergi antara peternak, asosiasi, koperasi dan SPPG dinilai penting agar kebutuhan program MBG sekaligus dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak lokal.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan jarak di antara sesama peternak. Yang paling penting sekarang adalah menyatukan komunikasi dan memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan,” pungkasnya.
(ADV)
