PATI, mbjateng.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberatkan masyarakat.
Pandangan tersebut dibacakan anggota DPRD Pati dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi D, Eko Kuswanto, dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.
“Jangan sampai kebijakan peningkatan PAD justru membuat masyarakat semakin terbebani, terutama masyarakat kecil dan pelaku usaha,” katanya.
Eko menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan asas keadilan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ia menilai penerapan tarif pajak dan retribusi juga harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah guna menciptakan pelayanan yang lebih modern dan mudah diakses.
“Kalau pelayanan semakin baik dan transparan, masyarakat juga akan lebih percaya dan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya,” tambahnya.
Ia berharap perubahan perda tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang adil, berpihak kepada masyarakat, dan tetap mendukung peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Pati.
(ADV)
