PATI, inaraa.id – Pemberian bantuan finansial kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai belum cukup untuk menjamin keberlanjutan bisnis mereka. Komisi D DPRD Kabupaten Pati mendorong agar setiap program bantuan pemerintah selalu disertai dengan pola pendampingan dan inkubasi usaha secara berkala.
Pandangan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC. Ia menyoroti fenomena banyaknya usaha kecil yang gulung tikar meski telah menerima kucuran bantuan, akibat minimnya pembinaan dalam tata kelola manajemen dan strategi pemasaran.
“Bantuan modal tanpa pendampingan yang berkelanjutan sering kali habis untuk kebutuhan konsumtif atau operasional yang tidak efisien. Yang dibutuhkan pelaku UMKM saat ini adalah pendampingan melekat agar mereka mampu mengelola usaha secara profesional,” jelas Danu.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk program pendampingan khusus yang melibatkan tenaga ahli, akademisi, serta praktisi bisnis. Melalui pola pembinaan ini, para pelaku UMKM dapat dibimbing secara bertahap mulai dari manajemen keuangan, inovasi produk, hingga strategi penetrasi pasar.
Danu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah diukur dari seberapa banyak UMKM yang mampu bertahan dan berkembang menjadi skala yang lebih besar.
“Kita ingin mencetak wirausahawan lokal yang tangguh dan mandiri. Pendampingan yang konsisten adalah kunci untuk mengubah usaha skala mikro menjadi industri kecil yang solid dan berdaya saing,” pungkasnya.
