PATI, mbjateng.com – Tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pati dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, capaian tersebut dinilai perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi kehidupan warga.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin di Pati turun dari 9,17 persen pada 2024 menjadi 8,24 persen pada 2025. Sementara angka kemiskinan ekstrem juga tercatat menurun hingga 0,24 persen.
Menurut Ali, penurunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah.
Namun, ia mengingatkan agar capaian statistik tersebut tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi miskin benar-benar mengalami peningkatan kualitas hidup.
“Penurunan kemiskinan tentu menjadi kabar baik bagi Kabupaten Pati. Tetapi pekerjaan pemerintah belum selesai. Yang harus dipastikan adalah masyarakat yang sebelumnya masuk kategori miskin benar-benar mengalami peningkatan taraf hidup,” ujar Ali Badrudin.
Ia menilai penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya membuka kesempatan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Ali juga menekankan pentingnya pembaruan data masyarakat miskin secara berkala. Data yang akurat diperlukan agar program pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan menghindari terjadinya kesalahan sasaran.
“Program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran. Jangan hanya mengejar penurunan persentase, tetapi harus ada perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Politikus PDIP itu menyampaikan, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah disusun pemerintah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Menurut Ali, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pencapaian indikator makro. Kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, serta berkembang secara mandiri juga harus menjadi perhatian.
“Semangatnya bukan hanya bagaimana angka kemiskinan turun, tetapi bagaimana masyarakat Pati semakin mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.
(ADV)
