Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyoroti fenomena banyaknya jabatan kepala sekolah yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT). Menurutnya, akar masalah dari kondisi ini bukan sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan akibat dari lemahnya kebijakan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Narso menilai bahwa pengangkatan kepala sekolah definitif membutuhkan perencanaan matang, termasuk alokasi anggaran untuk proses seleksi dan pelatihan. Jika anggaran tidak diprioritaskan sejak awal, maka daerah akan terus terjebak dalam pola pengisian jabatan sementara yang tidak produktif bagi dunia pendidikan.
“Kalau tidak disiapkan dari awal, ya kita dipaksa menerima PLT. Bahkan bisa lebih dari tiga tahun,” tegas Narso saat memberikan pandangannya mengenai manajemen SDM di lingkungan pendidikan Pati. Ia menyayangkan durasi jabatan PLT yang terlalu lama karena dianggap melampaui batas kewajaran birokrasi.
DPRD Pati melalui Komisi A mendesak agar ada perbaikan skema penganggaran ke depan. Narso berharap pemerintah tidak lagi abai dalam menyiapkan pos anggaran yang mendukung penguatan kapasitas kepemimpinan di sekolah agar posisi strategis tersebut segera terisi oleh pejabat definitif.
