Keberadaan pemimpin sekolah yang tidak berstatus definitif dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak didik. Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, mengungkapkan bahwa stabilitas manajemen sekolah sangat bergantung pada kejelasan status pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan.
Narso menjelaskan bahwa seorang PLT seringkali memiliki keterbatasan dalam wewenang strategis dibandingkan kepala sekolah definitif. Hal ini membuat banyak program inovasi di sekolah terhambat karena pemimpinnya tidak memiliki keleluasaan dalam melakukan eksekusi anggaran maupun rotasi internal organisasi sekolah.
“Kalau pemimpin tidak definitif, kebijakan di sekolah juga tidak bisa maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” tandas Narso. Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah sektor vital yang tidak boleh dikelola dengan sistem “setengah jalan” akibat ketidakpastian posisi kepemimpinan.
Kekhawatiran ini menjadi dasar bagi legislatif untuk mendorong percepatan pelantikan kepala sekolah tetap. Narso ingin memastikan bahwa setiap sekolah di Kabupaten Pati memiliki nakhoda yang kuat dan fokus dalam meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik tanpa terbebani status sementara.
(ADV)
