PATI — Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Pati memegang peran sentral dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai regulasi. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hardi menekankan bahwa fungsi pengawasan ini adalah bagian dari mekanisme check and balances agar program nasional tidak diselewengkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Ia meminta SPPG untuk serius dan profesional dalam menjalankan operasional harian.
“Kami di legislatif memiliki kewajiban untuk memastikan uang negara kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. SPPG harus serius, jangan bermain-main dengan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini,” tegas Hardi.
Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi MBG. Baginya, kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci utama agar program ini tetap berada pada jalur yang benar dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(ADV)
